KAMMI UM PERTANYAKAN MONEV dan LPJ BEM DAN DPM TAHUN 2012

Kalau cinta sudah di buang
Jangan harap keadilan akan datang
Kesedihan hanya tontonan
Bagi mereka yang di perbudak jabatan
O, o, ya o … Ya o … Ya bongkar
O, o, ya o … Ya o … Ya bongkar
(Iwan Fals)

KAMMI Komisariat UM ajukan protes terkait tidak adanya laporan pertanggungjawaban dan monev BEM dan DPM tahun 2012. Laporan pertanggujungjawaban dan Monev yang seharusnya disampaikan dalam Kongres 2012 yang dihadiri oleh pewakilan LLU 2012, LLF 2012, LEM FA, LLF, HMJ, ternyata tidak ada agenda yang mebahasa terkait laporan pertanggungjawabn lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Pada tahun 2012 BEM mendapat uang dari rektorat sekitar Rp. 35.000.000,00 serta mendapat Dana dari Pemda Malang sebesar Rp. 75.000.000,00 untuk membuat Desa binaan. Namun sampai sekarang BEM 2012 belum juga mengadakan agenda untuk Desa binaan tersebut. Saat ini uang itu mengalir kemana juga belum begitu jelas, apakah dana itu mengalir ke kantong pribadi atau organisasi juga belum begitu diketahui secara pasti.
Memang adalah hal yang sah ketika BEM mendapat dana dari luar tidak dari dalam intern Kampus, karena juga sesuai dengan AD ART ormawa dalam pasal 14 mengatakan sifat keuangan ormawa bersumber dari Dana DPP SPP, Usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan asas, prinsip, sifat, dan tujuan OPM UM, serta sumbangan yang tidak mengikat atau bisa dikatakan dari luar internal UM. Sedangkan Lembaga Legislatif juga belum menyampaikan monev dan laporan pertanggungjawaban kepada peserta kongres. Padahal dalam pemilu BEM 2013 mereka juga meminta jatah kepada KPU sebesar Rp. 1.950.000, uang tersebut digunakan untuk dana MK (Mahkamah Konstitusi) padahal MK tersebut adalah cacat di mata hukum, ketidak adanya produk hukum MK agak dipaksakan oleh kawan-kawan DPM 2012 membuat lembaga tersebut seperti “dewa” dalam pemira 2013. Melihat tidak adanya laporan pertanggungjawaban memunculkan indiksasi bahwasanya dana disunat ato di korupsi oleh oknum di internal Eksekutif maupun legislative governance Kampus.

Dansa Korupsi
Indikasi seperti ini bisa saja terjadi karena ketidak jelasan keuangan di BEM dan DPM 2012. Ambil contoh definisi dari Transparency International yang mengatakan bahwa korupsi adalah “the misuse of entrusted power for private benefit.” (penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan [oleh publik] untuk kepentingan pribadi). Pemakaian istilah “entrusted power” dalam konteks tersebut mengacu pada kekuasaan publik yang dipilih. BEM 2012 bisa jadi telah menyalahgunakan kekuaasaan yang telah dipercayakan publik kepada para elit penguasa untuk memanfaatkan kepentingan pribadi nya. Kartono (1983) memberikan batasan korupsi sebagai :”tinkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan kepentingan umum. Batasan yang diambil Kartono sejalan dengan definisi Transparency International, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus kekuasaan dengan menggunakan wewenang-wewenang formal BEM dan DPM. Lingkup kekuasaan yang jarang disentuh dan diawasi oleh stake holder (pemangku kepentingan) Ormawa Kampus ini kerap menjadi batu empuk untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Definisi mengenai ini didukung Dalam The Lexicon Webster Dictinary (1978) korupsi ditafsirkan sebagai :”kebejatan;ketidakjujuran;tidak bermoral;penyimpangan dari kesucian”. Bisa jadi ada salah tafsir menganai pemahaman terakait masalah korupsi sendiri, kesalah fahaman ini sangat fatal terjadi di wilayah retorik“pengambilan uang yang berasal dari SPP oleh mahasiswa bukan korupsi karena itu adalah dana berasal dari mahasiswa”. Dan bahkan ada istilah “dari mahasiswa untuk mahasiswa”, istilah ini begitu akrab, karena dengan dalil sepeti ini korupsi di Ormawa bisa menjadi halal. Klitgaard (2001) membuat persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi yakni corruption = monopoly + diskresi + akuntabilitas. Persamaan tersebut menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaan sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam pertanggungjawabanya kepada publik (akuntabilitas). Pengertian itu tidak hanya menyoroti korupsi sebagai perilaku merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak dan tidak secara eksplisit disebutkan apakah dari unsur birokrasi, swasta, pemodal, maupun masyarakat. Karena pada dasarnya tindakan korupsi bukan saja di sektor pemerintahan tapi juga di sektor Ormawa Kampus.

Make-up coruption
Dalam kenyataannya, uang yang berasal dari kampus salah satunya juga berasal dari APBN. Uang dari APBN inilah yang juga mengalir untuk pendanaan keuangan Ormawa Kampus. Karena APBN berasal dari uang rakyat artinya dari pajak, maka seharusnya ada laporan keuangan BEM dan DPM 2012 yang mestinya disampaikan kepada publik. Publik disini bisa diartikan civitas akademika Kampus. Dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai akuntabilitas publik, dana tersebut harus disampaikan kepada publik. Artinya kita disini tidak hanya saja menuntu korupsi di tataran atas. Tapi di tataran Ormawa Kampus perlu adanya akuntabilitas public mengenai angaran. Mc Mullan (1961) korupsi bisa menyebabkan ketidakefisienan, ketidakadilan, ketidakpecayaan lagi oleh rakyat. Jangan sampai karena tindakan korupsi yang dilakukan oleh Ormawa UM khususnya BEM dan DPM 2012 menyebabkan ketidak percayaan mahasiswa pada kedua lembaga tertinggi di UM.

Oleh Ilham Satrio Utomo
Penulis adalah Kadept KaderisasiKAMMI KOMISARIAT UM 2011, Kadept Humas KAMMI UM 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s